Oleh: antpcom | April 9, 2010

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 tahun 2009

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN : 2009 NOMOR : 07
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil Kota
Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 26 Tahun 1998;
b. bahwa memperhatiakan perkembangan peraturan yang baru di bidang
kependudukan, kondisi dan dinamika penduduk yang yang semakin
berkembang, serta kewajiban Pemerintah Kota Bandung untuk
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status
pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Bandung, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru b,
perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Jawa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang …
2
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentaun Pokok
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851.);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4634);
11. Undang-Undang …
3
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4768);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status
Kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi;
19. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi
Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-
Istiadat Cina;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem
Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
21. Peraturan …
4
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04
Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
Penyelidikan terhadap Pelangaran Peraturan Peraturan Daerah yang
Memuat Sanksi dan Acaman Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Seri C Tahun 1986);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Kota Bandung Tahun
2007 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2007 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Cara pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung
tahun 2008 Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
Dan
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Administrasi …
5
5. Administrasi Kepedudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
peribadatan dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan
publik dan pembangunan sektor lainnya.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di daerah.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai WNI.
8. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
9. Kepala Keluarga Adalah :
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai
hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap
keluarga.
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala kesatriaan, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lainlain
tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
10. Anggota Keluarga adalah orang yang nama dan identitas biodatanya
tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi
tanggung jawab Kepala Keluarga.
11. Penyelengara adalah pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan
berwenang dalam urusan administrasi Kependudukan.
12. Instansi Pelaksanaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
13. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat
bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Nomor …
6
16. Nomor induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK,adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas
keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksanaan.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Instalasi Pelaksana yang
pengangkatan dan pemberhentiannya di dasarkan pada peraturan
perundang-undangan.
21. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan
pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan prilaku ketaqwaan dan
peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur
yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
22. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya
disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan
meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa .
23. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya
perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan
disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau
Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal
tetap.
25. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan,
perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
26. Peristiwa …
7
26. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain
perubahan jenis kelamin.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing
untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing
untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
29. Surat keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya di singkat SKTT
adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang
diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu
tertentu
30. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa
Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan penyajian data
kependudukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai
satu kesatuan.
32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat
dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya
33. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen
yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
34. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen aatau Badan Hukum
Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk,
selain Dokumen Kependudukan.
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang
tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi
data.
36. Hak …
8
36. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang
ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses
database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
37. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta
yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
38. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing
yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi
yang berwenang.
39. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang
berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah
mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
40. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut
penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan
dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana
alam, bencana sosial dan orang terlantar.
41. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati
diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan serta perubahan
keadaan yang dialami oleh penduduk sejak awal kelahiran
42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk
menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat yang baru.
43. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksanaan yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan
pengesahan anak.
44. Kutipan Akta Pencatatan sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan
Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing
45. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada
Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
46. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta
Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh
Instansi Pelaksanaan karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau
musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang
berwenang.
47. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
48. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat
dilahirkan telah tidak menunjukan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya
dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
49. Pengakuan …
9
49. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak
terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas
persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak
anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Panggilan yang
berkekuatan hukum tetap.
51. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang
lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menadi anak sah sepasang
suami istri.
52. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah satuan kerja
yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, rujuk bagi penduduk
yang beragama Islam.
53. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga
masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh
pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan
masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan
serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas
prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum,
akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik (good governance).
Pasal 3
Penyelenggraan administrasi kependudukan bertujuan :
a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen
kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk;
b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan
status hukum penduduk;
c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan
mutakhir;
d. Mewujudkan …
10
d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta terpadu;
e. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
f. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraktan.
BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2009-2013
Pasal 4
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a. dokumen kependudukan;
b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. perlindungan atas data pribadi;
d. kepastain hukum atas kepemilikan dokumen
e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
atas dirinya dan/atun keluarganya ;dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data
pribadi oleh Instansi Pelaksana.
Pasal 5
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan
persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Penduduk yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang
didalamnya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat
dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB …
11
BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Bagian Pertama
Penyelenggara
Pasal 7
(1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah
Walikota.
(2) Dalam hal penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota bertanggung jawab dan
berwenang melakukan :
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan:
d. pelaksanaan kegitan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan;
e. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
kependudukan.
Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi
vertikal dan lembaga pemerintah non departemen berkaitan dengan aspek
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf d, Walikota mengadakan :
a. koordinasi sosialisasi antara instansi vertikal dan lembaga pemerintah
non departemen;
b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan
elektronik; dan
d. Komunikasi …
12
d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan
masyarakat.
(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf e, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan
masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan
secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan
melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f, Walikota melakukan :
a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan agregat
dan data pribadi;
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan.
(6) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf g, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar
instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan
tindak koreksi.
Bagian Kedua
Instansi Pelaksana
Pasal 9
Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pasal 10
Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
meliputi :
a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Mencatat Peristiwa Penting yang
dilaporkan oleh Penduduk;
b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap
penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting; dan
f. melakukan verivikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh
penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Pasal …
13
Pasal 11
(1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan, meliputi :
a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat
dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting Lainnya yang dialami
oleh Penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan dan bukti kepada
lembaga peradilan; dan
d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan Pemerintahan
pembangunan dan Kemasyarakatan.
(2) Selain kewenagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Pelaksana dapat berkoordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan
Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan,
perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beraga Islam.
Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Pasal 12
(1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi
kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya,
mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan
Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta –Akta
Pencatatan Sipil.
(2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi
Pelaksana.
Pasal 13
(1) Petugas Registrasi membantu Lurah, Camat dan Kepala Instansi
Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2). Petugas …
14
(2) Petugas Regristasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan.
BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 14
(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup
selamanya , tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap
dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen
identitas lainnya.
Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga
Dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraph 1
Pencatatan dan Pembinaan Biodata Penduduk
Pasal 15
(1) Penduduk WNI wajib lapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan
Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang
memiliki izin tingggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin
tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi pelaksana untuk dicatatkan
biodatanya.
(3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan
pemutakhiran database kependudukan.
Pasal 16
(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 (2), penduduk wajib melaporkan kepada instansi
pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
(2) Pencatatan …
15
(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan :
a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
c. Formulir perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas; atau
d. Formulir perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap.
(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana
dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
(4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata
penduduk yang telah diubah.
(5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani boidata
Orang Asing yang telah diubah.
Pasal 17
Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang
mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia. Wajib
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak kembali ke Republik Indonesia.
Paragraf 2
Pembina Kartu Keluarga
Pasal 18
(1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi
Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan
susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai
dasar untuk menerbitkan KK.
(4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setelah memenuihi persyaratan yang ditemukan.
(5) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat
didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
(6) Nomor …
16
(6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan
Kepala Keluarga.
(7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan
peraturan Walikota.
Pasal 19
(1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan
Kepada Instansi Pelaksana selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak terjadinya perubahan.
(2) Perubahan KK dilakukan apabila :
a. Terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
b. Menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah dating;
c. Karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi; dan
d. Karena hilang atau rusak.
Pasal 20
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada
Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang telah
ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK.
(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.
Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Pasal 21
(1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah
kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki
KTP.
(3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
memiliki 1 (satu) KTP.
(4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara
nasional.
(5) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin
Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki
KTP.
(26) Penduduk …
17
(6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat
berpergian.
Pasal 22
(1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali
terjadi perubahan data.
(2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP
baru.
(3) Masa berlaku KTP untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan
berlakunya Izin Tinggal Tetap.
(4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, masa
berlaku KTP adalah seumur hidup.
Pasal 23
(1) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk WNI wajib melapor
secara berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan sampai dengan
Kecamatan.
(2) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
(3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib
melapor ke Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam rangka penerbitan
KTP karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah
datang dan adanya perubahan data.
(4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan
setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi
Pelaksana.
Pasal 24
(1) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sesudah masa berlaku KTP habis.
(2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh
Instansi Pelaksana.
Pasal 25
(1) Pembetulan KTP hanya berlaku untuk KTP yang mengalami kesalahan
tulis redaksional.
(2) Pembentukan …
18
(2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi
subjek KTP.
(3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Instansi Pelaksana.
(4) Tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 4
Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus
Pasal 26
(1) Petugas rahasia khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan
perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan
tugas rahasia.
(2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan
menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
(3) Penerbitkan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK petugas rahasia khusus.
(4) Tata cara penerbitan KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 27
(1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib
menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran
Penduduk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penelitian
perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf …
19
Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 28
(1) Penduduk WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi
Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya
penduduk di daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau
berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari
1 (satu) tahun.
(3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada instansi Pelaksana
dan Instani Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi
penduduk yang bersangkutan.
Paragraf 3
Pendaftaran Pindah bagi Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 29
(1) Persyaratan dan Tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan
memperhatikan klarifikasi perpindahan penduduk.
(2) Klarifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah sebagai berikut :
a. dalam satu Kelurahan;
b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
c. antar Kecamatan dalam Daerah;
d. antar Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi;
e. antar Propinsi.
Pasal 30
(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klarifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf d dan
huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar
RT/RW, KK dan KTP Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Surat …
20
(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Pada saat disahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan
dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku
sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.
Pasal 31
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kelurahan
dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Berdasarkan laporan pemohon dimaksud pada ayat (1), Kelurahan
mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar untuk :
a. proses perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah;
b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
c. perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 32
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klarifikasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kelurahan
dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk
mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana diumaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga/Anggota keluarga dalam
KK yang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal …
21
Pasal 33
(1) Penduduk WNI yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), melaporkan
kedatangannya kepada Kelurahan tempat tujuan dengan menunjukan
Surat Keterangan Pindah.
(2) Berdasrkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kelurahan ditempat tujuan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah
Datang.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 34
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klarifikasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Lurah meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan
dan Camat mengeluarkan Surat Keterangan Pindah.
(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang
tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal 35
(1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1),
melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan di tempat tujuan dengan
menunjukan Surat Keterangan Pindah;
(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah
datang kepada camat untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan
Pindah Datang dan ditandatangani atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar :
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.
Pasal …
22
Pasal 36
(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dan huruf e,
melaporkan kepada Lurah.
(2) Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas
permohonan pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Camat
sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Kepada Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk
dilaporkan ke daerah tujuan.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar :
a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga /anggota keluarga dalam
KK yang tidak pindah; dan
b. perekaman ke dalam database kependudukan.
Paragraf 3
Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi
Pasal 37
Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Pasal 38
(1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e berlaku persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 30, Pasal
31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
(2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleh SKPD terkait.
Paragraf 4
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 39
(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan
memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
(2) Klasifikasi …
23
(2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut :
a. dalam daerah:
b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau
c. antar Propinsi.
Pasal 40
Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Pasal 41
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melapor kepada
Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga
puluh) sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
(4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
a. perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak
pindah;
b. penerbitan Surat Keterangan Temapt Tinggal dengan alamat baru
bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap
(5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing
kepada Camat dan Lurah.
(6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 42
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, huruf c, melapor
kepada Kepala Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Kepala …
24
(2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai sebagai dasar perubahan KK bagi kepala anggota
keluarga dalam KK yang tidak pindah.
Pasal 43
(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, huruf c
melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana daerah
tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan
Pindah Datang.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar :
a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang
memiliki Izin tinggal Tetap; atau
b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru
bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
(4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang orang asing
kepada Camat dan Lurah.
Bagian Keempat
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara
Pasal 44
Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :
a. penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu
1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Daerah;
c. Orang Asing datang dari luari negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; dan
d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal
Tetap yang akan pindah ke luar negeri.
Pasal …
25
Pasal 45
(1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf a melapor kepada Instansi Pelaksana melalui
Kelurahan.
(2) Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan
Pindah Keluar Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Surat Keterangan Pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan
Republik Indonesia Negara tujuan.
Pasal 46
(1) WNI yang dating dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf b, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa paspor
atau dokumen pengganti paspor;
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya di daerah.
(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP.
(4) WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah, RT dan RW
dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri
(5) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 47
(1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana;
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas
(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Tempat Tinggal.
(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dibawa pada saat bepergian.
(5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing
kepada Camat dan Lurah.
(6) Tata cara pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal …
26
Pasal 48
(1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status
menjadi Izin Tinggal tetap melapor kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
(2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan
KTP Orang Asing.
(3) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing
kepada Camat dan Lurah.
(4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 49
(1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 huruf d, melapor kepada Instansi Pelaksana.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat
belas hari) sebelum rencana kepindahannya.
(3) Kepala Instansi Pelaksana mentimpan KK, KTP atau Surat keterangan
Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah dan selanjutnya
menyampaikan formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri kepada Camat
dan Lurah tempat domisili.
(4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 50
Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:
a. penduduk korban bencana alam;
b. penduduk korban bencana sosial; dan
c. orang terlantar.
Pasal 51
(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan huruf b,
dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
formulir …
27
b. formulir pendataan; dan
c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan
Instansi Pelaksana.
(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c,
dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
a. formulir pernyataan tidak memilki dokumen kependudukan; dan
b. formulir pandataan.
(3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan oleh
Tim Pendataan yang dibentuk Walikota.
Pasal 52
(1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani :
a. Surat Keterangan Pangganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan
Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial, serta
b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 53
(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam
pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau
meminta bantuan kepada orang lain.
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang
tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat
mental.
(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau
orang yang diberi kuasa.
Pasal 54
Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang
telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian …
28
Bagian Ketujuh
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk
Pasal 55
Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran Penduduk
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 56
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta
Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan memperhatikan :
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
Pasal 57
(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan
Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran sseorang yang tidak
diketahui asal-usulnya atau keberadaann orang tuanya, didasarkan pada
laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara
Pemeriksaan dari Kepolisian.
(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
paragraf …
29
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah
Pasal 58
(1) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar wilayah
NKRI wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan kembali ke Indonesia.
(2) Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk WNI yang lahir di luar daerah
dalam wilayah NKRI wajib melaporkan oleh yang bersangkutan kepada
Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat
60 (enam puluh) hari kerja.
(3) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam ke dalam database
kependudukan.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu
Pasal 59
(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam
puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)
tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan
Pengadilan sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan
penetapan Pengadilan Negeri.
Paragraf 4
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 60
(1) setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Lurah menerbitkan dan manandatangani Surat Keterangan Lahir
Mati.
(3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada
Petugas perekam data kependudukan di kecamatan.
(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi
Pelaksana.
Bagian …
30
Bagian Kedua
Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 61
(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga
bagi penghayat kepercayaan.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan
kepada suami dan istri.
Pasal 62
(1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama dilaksanakan
setelah adanya penetapan pengadilan.
(2) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar pencatatan perkawinan.
Pasal 63
(1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilakukan
oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan dan
disampaikan kepada Instansi Pelaksana sesuai peraturan perundangundangan.
(2) Isntansi Pelaksana berkoordinasi dengan KUA Kecamatan untuk
mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang
beragama Islam.
(3) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah
Pasal 64
(1) Perkawinan penduduk di luar daerah dicatatkan kepada Instansi yang
berwenang di tempat peristiwa perkawinan.
(2) Pencatatan …
31
(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 65
(1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang
mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang
pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut
kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
(3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan di
Daerah, Instansi Pelaksana sebagimana dimaksud pada ayat (2),
memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pencatatan
peristiwa perkawinan.
Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 66
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
(3) Dalam …
32
(3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan perceraian di daerah, Instansi
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan hasil
pencatatan perceraian kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan
peristiwa perkawinan.
Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Daerah
Pasal 67
Pelaporan pencatatan perceraian bagi WNI di luar daerah dilakukan pada
Instansi pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
yang bersangkutan kembali ke daerah.
Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 68
(1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan
hukum tetap.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta
dan mengeluarkan surta keterangan pembatalan perceraian.
Bagian Keempat
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 69
(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal kematian.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan Akta Kematian.
(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau
mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat
Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5) Dalam …
33
(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,
Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan
keterangan dari kepolisian.
Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Daerah
Pasal 70
(1) Kematian penduduk di luar daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya
atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya
peristiwa kematian untuk mendapatkan akta kematian.
(2) Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
untuk menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatatkan peristiwa tersebut.
(3) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian.
Bagian Kelima
Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan
Dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 71
(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan di tempat tinggal pemohon.
(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
pencatatan Sipil di Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta
Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan diluar daerah,
maka penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak
kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk melakukan perekaman data.
Paragraf …
34
Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga
Negara Asing di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 72
(1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk di
luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada
Instansi yang berwenang setempat.
(2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(3) Penduduk wajib melaporkan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak yang bersangkutan kembali ke indonesia.
(4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi
Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 73
(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tuan pada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat
Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak
bersangkutan.
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan
pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan
menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 74
(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan.
(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan
pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
(3) Berdasarkan …
35
(3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta
Kelahiran.
Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 75
(1) Pecatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon.
(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan
Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan
Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 76
(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI
wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara
pengucapan sumpah atau penyataan janji setia oleh pejabat.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi
Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Penduduk WNI menjadi
Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 77
(1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNI menjadi warga
negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan
oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik
Indonesia.
(2) Instansi …
36
(2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta
Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 78
(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan pleh Pejabat Pencatatan
Sipil di Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan
setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
penetapan pengadilan.
Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 79
Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap
Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh
Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
Bagiuan Kesembilan
Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 80
(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan
Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil,
baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
(2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada
pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada :
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta
Pencatatan Sipil;
b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
(3) Pembetulan …
37
(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada
pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta
Pencatatan Sipil;
b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.
Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 81
(1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan Pejabat
Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah
mendapatkan kekuatan hukum tetap.
BAB VII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan
Pasal 82
(1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat
penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi :
a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal / bulan / tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis …
38
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
aa. tanggal perceraian.
(3) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi
penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat
dalam database Kependudukan.
(4) Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif
dan data kualitatif.
Pasal 83
(1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam
database kependudukan dimanfaatkan untuk kpentingan perumusan
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
(2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan izin dari walikota.
(3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.
Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 84
(1) Dokumen Kependudukan meliputi :
a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP …
39
c. KTP;
d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
e. Akta Pencatatan Sipil.
(2) Dokumen kependudukan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
Pasal 85
Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a,
memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati
diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2),
serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa
Kependudukan yang dialami.
Pasal 86
(1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan
pemutakhiran database kependudukan.
(2) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak
isi elemen data pada dokumen penduduk.
(3) Pemutakhiran database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
(4) Perubahan Biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan
Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya
Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi
Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.
Pasal 87
(1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Kelahiran;
g. Surat Keterangan Lahir Mati;
h. Surat Keterangan Kematian;
i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
j. Surat …
40
j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
(2) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam suatu
Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar
Kecamatan dalam suatu Daerah, diterbitkan dan ditanda tangani oleh
Camat.
(3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam suatu Kelurahan,
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam
satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat
Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian untuk WNI
diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah.
Paragraf 3
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 88
(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
a. register Akta Pencatatan Sipil.
b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
Pasal 89
(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak
diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi
Pelaksana.
(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. nama dan identitas pelapor;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. nama dan identitas saksi;
g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
Pasal …
41
Pasal 90
(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian; dan
e. pengakuan anak.
(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
a. jenis Peristiwa Penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
d. tempat dan tanggal peristiwa;
e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat
dalam Regsiter Akta Pencatatan Sipil.
Pasal 91
(1) Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung
jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai
berikut:
a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja;
d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja;
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja;
f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memliki
Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja;
h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja;
i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja;
k. Surat …
42
k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja;
l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja;
m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja;
n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja;
o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja;
(2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh
persyaratan.
Bagian Ketiga
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Pasal 92
(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a. nomor KK;
b. NIK;
c. tanggal/bulan/tahun lahir;
d. keterangan tentang kecacatan fisik/atau mental;
e. NIK ibu kandung;
f. NIK ayah; dan
g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
(2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
disimpan dan dilindungi oleh Negara.
(3) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan
data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana
yang memiliki hak akses.
BAB VIII
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 93
(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan
aplikasi SIAK.
(2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;
b. menyediakan …
43
b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran
penduduk dan pencatatam sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan
mudah diakses; dan
c. mewujudkan pertukaran dara secara sistematik melalui sistem
pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
Pasal 94
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
a. database;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi ;
c. sumber daya manusia;
d. pemegang hak akses;
e. lokasi database;
f. pengelolaan database;
g. pemeliharaan database;
h. pengamanan database;
i. pengawasan database; dan
j. data cadangan.
Pasal 95
(1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a
merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis,
terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jarngan komunikasi
data.
(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi
Pelaksana.
Pasal 96
(1) Petugas yang diberikan hak akses pada Instansi Pelaksana diberi hak
untuk membaca, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
(2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan
perundang-undangan.
Pasal 97
Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung (online)
Pasal …
44
Pasal 98
(1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c
adalah pranata komputer.
(2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai
kemampuan di bidang komputer.
Pasal 99
Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d adalah
petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat
(1).
Pasal 100
Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e berada di
Instansi Pelaksana.
Pasal 101
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f meliputi
kegiatan :
a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam
database kependudukan;
b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi
data kependudukan; dan
d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk
kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan
pembangunan.
Pasal 102
(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g, huruf h dan huruf i
dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database,
perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan
data cadangan.
Pasal …
45
Pasal 103
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber
pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 104
(1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan kependudukan
dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan :
a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil.
b. Monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di
lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.
(2) Kegiatan pembianaan, pengawasan damn penertiban penyelenggaraan
kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut secara teknis dalam peraturan Walikota.
BAB X
Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pasal 105
Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tersendiri.
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 106
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Instansi pelaksana
yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Administrasi Kependudukan.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti …
46
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bukti tersebut;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;
f. menyeluruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
i. menghentikan penyidikan; dan
j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Insonesia.
(4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak
hukum lainnya.
BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 107
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi barupa denda apabila
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
d. perubahan …
47
d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas
menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau
g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00
(dua juta rupiah)
Pasal 108
(1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berup denda apabila
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 58
yata (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1);
b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal
64 ayat (2);
c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(1);
d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal
67;
e. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1);
f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)
dan Pasal 72 ayat (3);
h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1);
j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1);
l. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (2);
(2) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda
administrasi paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNI
dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi orang asing.
Pasal …
48
Pasal 109
(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang
berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling
banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang berpergian tidak membawa surat
Keterangan Temapat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Pasal 110
Dalam hal Pejabat dalam Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau
sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen
Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan
perundang-undangan berupa:
a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan; dan
b. denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pasal 111
Penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal
107, Pasal 108, Pasal 110 meupakan penerimaan daerah.
Pasal 112
Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen
kepada Instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Pasal 113
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja merubah, menambah, atau
mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah).
Pasal …
49
Pasal 114
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 115
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala
keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (2) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 116
(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 atau Pasal 113, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana
dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi
Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
Pasal 117
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal
114, Pasal 115, dan Pasal 116 adalah tindak pidana Administrasi
kependudukan.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 118
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkan.
Pasal …
50
Pasal 119
Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur
labih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 120
Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah ini
ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1
(satu) tahun.
Pasal 121
(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah
ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap
berlaku.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK
dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK
dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran dan Catatan Sipil di Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal …
51
Pasal 123
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bandung.
Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2009
WALIKOTA BANDUNG;
TTD
DADA ROSADA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
EDI SISWADI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 07


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: